Posnu.id_Jakarta Pusat - Dewan Pimpinan Wilayah Poros Sahabat Nusantara Jawa Timur (DPW POSNU Jatim) Kritisi sikap Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat Calon Kepala Daerah.

MK menurunkan aturan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk partai politik. Partai politik peserta pemilu, baik yang mendapatkan kursi di DPRD ataupun tidak bisa mendaftarkan dan mengusung pasangan calon kepala daerah, dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Rizki Ahmad Anggota DPW POSNU Jatim mengatakan, Karena idealnya pemilihan umum menghadirkan pasangan calon yang bersaing dengan pasangan calon lainnya, bukan dengan kotak kosong. 

“Amar putusan MK sah secara konstitusi jadi, Baleg yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan dari suara rakyat, tidak bisa memperjelas,  hanya menjadi represif demokrasi,” Ungkapnya, Kamis (22/08/2024).

Lebih lanjut Ia mengatakan, Menghadirkan lawan kotak kosong dalam pemilu adalah bentuk politik yang menyesatkan masyarakat.

“Demokrasi kan, bukan hanya untuk segelintir kelompok. Namun untuk semua publik, harus sama memiliki hak dan akses demokrasi,” kata Rizki Ahmad.

Alumni SKPP tahun 2021 ini mengatakan, kelompok-kelompok tertentu harusnya menikmati putusan MK tentang syarat calon kepala daerah, agar bisa bersaing secara sehat dan Demokrasi sesungguhnya.

“Sering sekali, harkat dan martabat demokrasi diakomodir oleh kelompok tertentu,”ungkapnya.

Rizki Juga menambahkan, seharusnya seperti inilah Demokrasi itu dengan adanya Putusan MK tentang syarat calon kepala daerah ini lebih memudahkan masyarakat dalam memilih pilihannya.

“Sudah saatnya suara rakyat didengar, jangan ada masuk agenda lain ke dalam, Ihwal, adanya praktik-praktik melegitimasi kekuasaan,””tuturnya.