Posnu.id_Jakarta Pusat - Ketua DPC Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Surabaya, Irsal Ghaffar, mengungkapkan kekhawatirannya terkait keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam rekrutmen yang dilakukan Pansel Bawaslu. Sebab, pihaknya telah menelaah hasil seleksi Bawaslu kota/kabupaten periode 2023-2028 yang dibuat pada 31 Juli 2023.
"Pansel tidak memperhatikan pasal 10 ayat 7 dan pasal 92 atau 11 UU 7/2017 dengan tegas menyatakan bahwa keanggotaan Bawaslu RI Prov dan Kab/kota harus memperhatikan kedudukan keterwakilan perempuan 30 persen," kata Ghaffar melalui keterangan tertulis yang diterima POSNU.ID, Rabu (2/8/2023).
"Apabila keterwakilan perempuan 30 persen dalam proses Bawaslu menuju 10 orang diabaikan oleh pansel, kami siap menerima aduan dari para pihak yang merasa dirugikan hak-hak politiknya oleh pansel," imbuhnya.
"Karena adanya keputusan yang inkonstitusional di lapangan terkhusus bagi emak-emak yang mengikuti seleksi komisioner Bawaslu dan dibuktikan lewat hasil pengumuman kabupaten/kota zona 1 wilayah Jawa Timur," tuturnya.
"Sebagai lembaga pemantau, kami akan membuka posko pengaduan bagi sahabat calon komisioner Bawaslu yang merasa dirugikan hak-hak konstitusinya, kontak person atas nama Irsal: 08819341713 (WhatsApp) dan Imam: 081331406805," paparnya.
"Setelah adanya pengaduan dari sahabat komisioner yang merasa dirugikan hak-hak politiknya, kami akan melaporkan ke Komnas HAM perempuan serta akan menggugat hasil KTUN Yang dikeluarkan Bawaslu kepada PTUN," pungkasnya. (mar/lan)
0 Comments