Ponsu.id_Jakarta Pusat - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Gresik, menjadi narasumber tunggal dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam basis segmen keagamaan, yang dilaksanakan oleh Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Gresik, bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, Sabtu, 3/10/2024 malam.

Ketua DPC POSNU Gresik, Abdur Rosyid B, ditemui pewarta setelah menjadi pemateri menjelaskan, kalau keterlibatan masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tidak hanya semata-mata datang ketika memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hakikat pengawasan partisipatif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, adanya pengawasan dalam proses pemilihan untuk memastikan kedaulatan politik berada di tangan rakyat. 

"Lebih jauh daripada itu, adanya sikap responsif terhadap segala fenomena dan problematika yang ada pada saat penyelenggaraan pilkada, dan memastikan kedaulatan politik berada di tangan rakyat, itulah sejatinya pengawasan partisipatif." Ungkap Rosyid panggilan sehari-hari.

Selain itu, bagi rosyid, sangat bangga bisa menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi berbasis segmentasi pemilih keagamaan, mengingat pengurus ataupun anggota organisasi keagamaan di Gresik, mampu menciptakan kesadaran dalam pengawasan partisipatif di Pilkada serentak 2024.

"Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama membangun kesadaran dalam mewujudkan pilkada yang demokratis, apalagi dalam segmen pemilih keagamaan yang terkoneksi aktif dengan masyarakat", Ungkapnya.

Dengan demikian, Rosyid berharap melalui DPC POSNU Gresik, sebagai pemantau pemilu, mengajak seluruh elemen masyarakat terkhusus yang hadir pada sosialisasi segmen pemilih keagamaan, untuk memiliki jiwa pemantau sejati. 

Jika ada indikasi pelanggaran atau menyalahi regulasi dalam pelaksanaan pilkada, masyarakat tidak perlu sungkan atau segan untuk melaporkan. 

"Tidak perlu sungkan atau segan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang jelas-jelas menyalahi regulasi dalam semua tahapan pada Pilkada serentak 2024", unkap aktifsi PMII