Posnu.id_Jakarta Pusat - Dewan Pimpinan Cabang Poros Sahabat Nusantara (DPC POSNU) Kabupaten Bangkalan, mempertanyakan Kredibilitas Tim Seleksi (TimSel) Bawaslu terkait Sosialisasi Tahapan Rekrutmen Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur, Masa Jabatan 2023-2028.

Rizki Ahmad Taufik Ketua DPC POSNU Bangkalan mengatakan, Anggota timsel bawaslu harus memiliki proporsi yang memadai dalam melakukan sosialisasi pada proses rekrutmen bawaslu apalagi biaya sosialisasi dibebankan ke negara. Peserta harus benar-benar jelas dan memiliki peran kontribusi pada pemilu.

"Seyogyanya (seharusnya), sosialisasi dimasifkan kepada lembaga - lembaga atau NGO yang memiliki lega standing hukum yang jelas. Apalagi, ada beberapa NGO yang sudah terdaftar sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu RI, namun tidak diikut sertakan," Jelasnya, pada Senin (29/5/2023).

Sebab, Lanjut Rizki, ini bukan hanya memberikan pemahaman ke peserta sosialisasi. Namun, juga pemahaman dalam mencari calon komisioner yang berintegritas dan independensi nantinya.

"Kalau dirasa aneh ya aneh, sosialisasi harus tepat kepada sasaran. Jika para peserta atau audiens tidak memiliki kemampuan dalam proses pemilu ya aneh, apalagi tidak memiliki legal standing organisasi," tutur mahasiswa asal Bangkalan ini.

Lebih lanjut ia mempertanyakan Kredibilitas dari Timsel Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sosialisasi yang dilakukan Timsel Bawaslu sebab menggunakan Anggaran Negara.

"Perlu juga dipertanyakan kapasitas timsel dari segi ketokohan dan akademiknya. Apa sudah benar melakukan sosialisasi? dan berapa bugdetting yang dibebankan ke negara? bagaimana untuk laporan pertanggung jawabannya?, ini juga harus benar-benar jelas sehingga beban negara tidak cuma-cuma," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, bila perlu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Sosialisasi yang dilakukan oleh Timsel Bawaslu agar lebih Akuntabel dan Transparan.

"Jika perlu BPK harus auditing semua sosialisasi timsel pada rekrutmen bawaslu," pungkasnya.