Poros Sahabat Nusantara (POSNU) mengadakan kolaborasi strategis bersama 34 organisasi dan masyarakat sipil untuk persaudaraan dan perdamaian dengan bentuk kegiatan Pesantren Bhineka Tunggal Ika Seri 1 berupa webinar yang bertemakan “Kupas Tuntas Gaya Santri Menjunjung Tinggi Moderasi Beragama Di Indonesia” dengan narasumber Wawan Gunawan, M.Ud. (Budayawan NU) dan Pastor Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP), pada Jum’at, 22 Oktober 2021 pukul 13.00 s/d 15.00 WIB, via Zoom Meeting.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh 34 organisasi dan masyarakat sipil, yakni DAMAR Institut, FORMULA JAWA BARAT (Forum Generasi Muda Lintas Agama Jawa Barat), Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI), PMII Kab. Cilacap (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GPS (Gerakan Peduli Sesama), MA Islamiyah, SEMARAC Jakarta Raya (Sedulur Mahasiswa Rantau Cilacap Jakarta Raya), EPISTM (Economy Policy Study Room), FKPJ Kab. Garut (Forum Komunikasi Pemuda Jawa Barat), Puan Cilacap (Komunitas Perempuan Cilacap), PMII Kab. Garut (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Pemuda Muslimin Indonesia, Fatayat NU, PUNGKAS (Pusat Pengkajian Strategis), DUPA INSTITUT (Dialektika University Off  Political Action), KORDA JPPR Cianjur, Yayasan Bumi Tulung, LITRASI (Lingkar Studi Moderasi), PSHW Ranting Karanganyar-Ngawi, MATA GARUDA NTB (Forum Kebijakan Publik, Peduli Pembangunan & Pendidikan), Pemuda Peduli Yatim Kp. Kirabun, Lembaga Bakti Selaparang, GSPP (Generasi Solidaritas Pemuda Pulo), KORAN (Komunitas Remaja Toleran), Banjar Institut, GEMASABA (Gerakan Mahasiswa Sayu Bangsa), LKA (Lembaga Kajian Anggaran), Gerakan Generasi Remaja, IGET (Inisiasi Gerakan Tuberculosis), Pergerakan Republik, Mubarok Centre, RMI (Rabithah Ma’had Islamiyah), FKUB Purwokerto.

Sejak tahun politik nasional 2019, ada kecenderungan peningkatan ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Sepanjang tahun lalu, Setara Institute mencatat, terjadi 200 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Pada wilayah geografis, Jawa Barat merupakan provinsi dengan kasus pelanggaran KBB terbanyak yakni 154 peristiwa, disusul Jakarta dengan 114 peristiwa, lanjut di Jawa Timur (92 peristiwa), Jawa Tengah (59 peristiwa), Aceh (64 peristiwa), Daerah Istimewa Yogyakarta (38 peristiwa), Banten (36 peristiwa), Sumatera Selatan (31 peristiwa), Sumatera Utara (28 peristiwa), dan Sumatera Barat (19 peristiwa). Pemahaman agama yang cenderung tekstual dan ekslusif cenderung menjadi salah satu faktor mendasar munculnya perpecahan, atau setidaknya mewaranai konflik atas perbedaan yang ada.

Dalam sambutan ketua DPP POSNU Ibu Elina Dian Karmila, S.Sos.I., M.Pd, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengelola perbedaan sehingga dapat dikatakan sebagai negara kesatuan, semua perbedaan itu melebur menjadi satu, dalam semangat Pancasila dan bhineka tunggal ika, dan kegiatan ini merupakan rangkaian dari refleksi hari besar Indonesia, yang dimana untuk seri 1 diawali dengan perayaan hari santri, dan Pesantren Bhineka Tunggal Ika ini akan dijadikan suatu aliansi sebagai wadah/forum bersama dalam membentuk generasi yang produktif dan inovatif.

Pastor Antonius Benny Susetyo menyampaikan nasihatnya “Gunakanlah jari-jarimu untuk mempercantik negeri ini, jangan gunakan jarimu untuk merusak negeri ini, maka hingga saatnya gunakanlah jarimu secara bijak untuk membangun indonesia yang jaya, maka jadilah komunitas pemutus kata bukan pengiya kata, karena lima jarimu menentukan masa depan bangsa ini.”

Pesantren merupakan  potret kebhinekaan indonesia, karena di pesantren perbedaan merupakan hal yang biasa dengan berbagai latar belakang santri yang berbeda. Kemajmukan ini adalah hal yang semestinya dijaga dan dirawat dengan baik, karena tanpa dipungkiri bahwa politik identitas mulai masuk ke dalam wilayah pesantren dan merusak kemajmukan yang ada. Maka penanaman nilai-nilai pancasila ke dalam ideologi santri dan merawat kebudayaan adalah sebuah tanggung jawab bangsa.

Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Wawan Gunawan bahwa “Santri itu tidak tiba-tiba ada, tapi estafeta dari keberlanjutan sebuah zaman, artinya santri bukanlah warga negara kelas 2 akan tetapi warga negara kelas 1. Santri itu selalu moderat tidak partisan, serta yang pertama bagi santri adalah maslahatul ummah, yang kedua adalah kemandirian (tidak mudah terpengaruh orang lain), dan yang ketiga santri itu tidak anti kebaruan bahkan santri yang menemukan hal-hal baru.”